JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan klarifikasi atas tudingan yang dilayangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai dugaan intimidasi terhadap siswa dalam pelaksanaan program barak militer. Ia menepis keras anggapan bahwa ada ancaman kepada pelajar yang menolak ikut serta.
“Tak pernah sekalipun saya mengeluarkan pernyataan seperti itu, baik melalui media sosial maupun dalam forum resmi,” ujar Dedi, seperti dikutip dari RMOLJabar, Sabtu, 17 Mei 2025.
Menurut Dedi, tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak didukung bukti yang valid. Ia mengaku heran dengan kesimpulan yang disampaikan KPAI dan memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh.
“Saya tidak ingin berspekulasi soal maksud dari pernyataan KPAI. Kalau ingin tahu lebih jelas, sebaiknya langsung tanyakan ke mereka,” katanya.
Dedi justru menilai bahwa implementasi program barak militer selama ini berdampak positif terhadap kondisi sosial di kalangan pelajar. Ia menyebut mulai terlihat perbaikan dalam perilaku siswa, seperti berkurangnya aksi tawuran dan meningkatnya kedisiplinan.
“Syukur alhamdulillah, di banyak daerah kasus tawuran mulai berkurang, anak-anak kembali fokus ke sekolah, dan gaya hidup mereka pun mulai membaik. Bahkan sekarang mereka lebih suka berjalan kaki, sebuah indikasi bahwa pendekatan kolaboratif membuahkan hasil,” ungkapnya.
Sebelumnya, KPAI mengungkap adanya laporan dari salah satu lokasi pelatihan barak militer di Purwakarta. Disebutkan bahwa ada siswa yang dikirim ke barak tanpa penjelasan yang jelas, serta tiga sekolah menengah pertama di wilayah tersebut tidak memiliki guru Bimbingan Konseling. Padahal, seharusnya pelibatan siswa dalam program tersebut didasarkan pada evaluasi kasus perilaku yang spesifik, seperti pelanggaran kedisiplinan atau tindakan kekerasan.
Komentar