Kedua, kami menuntut agar Wali Kota Tangsel dapat segera melakukan RUPS dalam rangka reformasi secara struktural Komisaris dan Direksi PT.PITS.
“Kemudian harus melakukan transparansi penggunaan anggaran modal yang diberikan dari Pemkot Tangsel kepada PT PITS,” tuturnya.
Terakhir, kami menuntut agar Pemkot Tangsel dapat segera melakukan rekruitmen dewan direksi sesuai dengan Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
“Hindari proses seleksi dewan komisaris dan anggota direksi dari nuansa politis,” tegasnya.
Kelima tuntutan itu, kata Bima, telah disampaikan kepada perwakilan dari Pemkot Tangsel.
“Hal itu dikatakan akan menjadi bahan evaluasi. Kami berikan waktu hingga HUT Tangsel. Jika tidak, kami akan kembali dan menggelar aksi demo yang lebih besar,” pungkasnya.
Komentar