Desak Bakamla RI Lakukan Patroli Cegah Masuk Pengungsi Rohingya, Mahfud: Cari Jalan Kalo Bisa Tak Masuk!

JurnalPatroliNews – Jakarta,- Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). mendesak Badan Keamanan Laut (Bakamla) melakukan patroli guna mencegah mendaratnya para pengungsi etnis Rohingya yang semangkin deras.

“Kita akan mencari jalan untuk mencari pertama kalau bisa enggak masuk. Bakamla tetap lakukan koordinasi untuk berpatroli,” ujar Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/23).

Mahfud menerangkan, dalam pelaksanaanya Bakamla akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut (AL) menggelar patroli laut secara rutin di beberapa titik.

Dia, menekankan, pihaknya sejauh ini akan fokus pada pencegahan pengungsi masuk secara meningkat dan melakukan pemindahan warga Rohingya diketahui telah meninggalkan kamp mereka di Lhokseumawe, Aceh.

Sementara ini, lanjut Mahfud, telah dilakukan upaya untuk berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) sekaligus mencari lokasi baru tempat pengungsian.

Mahfud pun, sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk berkoordinasi dengan kepada daerah Aceh, Sumatera Utara dan Riau, segera melakukan pembahasan mencari alternatif tempat pengungsian Rohingya yang baru.

Untuk masalah pengungsi ini Mahfud, menekankan upaya tersebut semata-mata atas dasar rasa kemanusiaan.

 “Jadi, Rohingya itu pada prinsipnya kami menganut diplomasi kemanusiaan karena sifatnya kemanusiaan, kami sedang mencari jalan,” pungkas Menkopolhukam.

Ditempat terpisah, Laksamana Madya TNI Irvansyah, Kepala Bakamla RI, tampak bergegas keluar kantor markas Bakamla, usai rapat membahas tentang pengungsi Rohingya hari ini.

 Irvansyah, enggan memaparkan pembahasan dalam rapat tersebut kepada awak media.

 “Intinya Bakamla siap mendukung kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Diketahui, Senin (4/12/23), Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan Mahfud Md, Menkopolhukam, segera menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dengan melibatkan pemerintah daerah dan UNHCR.

Komentar