JurnalPatroliNews – Jakarta – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) merayakan Dies Natalis ke-100 pada Senin, 28 Oktober 2024, dengan serangkaian acara yang turut menghadirkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Asep Nana Mulyana, sebagai pembicara utama.
Dalam kesempatan ini, Asep menyampaikan pidato bertema “Arah dan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Menuju Indonesia Emas,” menekankan pentingnya peran hukum dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Asep Nana Mulyana menyoroti bahwa perjalanan satu abad FHUI bukan hanya sebuah pencapaian besar bagi institusi, tetapi juga simbol perkembangan dan kontribusi nyata dalam bidang hukum Indonesia.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, ia mengatakan, hukum memiliki posisi strategis sebagai pilar utama yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam pidatonya, Asep juga menekankan pentingnya penerapan paradigma restoratif dalam penegakan hukum yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pendekatan restoratif bertujuan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat agar tindak pidana tidak terulang di masa depan,” jelas Asep.
Sejak penerapan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2020, Kejaksaan telah berhasil menyelesaikan lebih dari 6.000 kasus melalui mekanisme ini.
Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap solusi alternatif penyelesaian konflik, yang bertujuan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.
Asep juga menyoroti langkah-langkah penting dalam Blueprint Transformasi Penuntutan, di mana Kejaksaan berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum.
Melalui Blueprint Transformasi Penuntutan, Kejaksaan berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum. Kebijakan Penuntutan Nasional yang Terintegrasi diharapkan dapat mengurangi disparitas dalam penegakan hukum di seluruh Indonesia.
Menutup pidatonya, Asep mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memperbaiki sistem hukum demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kita harus berkomitmen bersama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” tutupnya.
Acara ini menjadi pengingat perjalanan panjang FHUI dan komitmen institusi hukum Indonesia dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil.
Komentar