Ia juga mengingatkan KPK agar tidak mudah menerima laporan yang tidak disertai bukti kuat. Menurutnya, institusi sekelas KPK harus netral dan tidak menjadi alat benturan antarlembaga penegak hukum.
Edoy menegaskan bahwa Jaga Marwah siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika KPK dianggap membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Kejaksaan.
“Sudah ada Komisi Kejaksaan yang punya wewenang internal mengawasi. Mereka bahkan sudah melakukan klarifikasi langsung ke Febrie dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran,” ujar Edoy, yang juga memimpin organisasi Wira Karya Indonesia Sumut.
Komisi Kejaksaan Pastikan Tak Ada Pelanggaran
Menanggapi isu tersebut, Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Dr. Pujiyono Suwadi menjelaskan bahwa timnya telah menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke KPK. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ada bukti yang mengindikasikan kesalahan dalam pelaksanaan tugas Jampidsus.
“Komjak sudah menindaklanjuti informasi yang beredar dan hasilnya menyatakan bahwa Dr. Febrie tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan kewenangannya,” ujar Pujiyono, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum UNS.
Dr. Febrie sendiri menanggapi pelaporan terhadap dirinya sebagai hal yang sudah lumrah. Menurutnya, semakin besar kasus korupsi yang dibongkar, maka semakin besar pula tekanan dan serangan yang datang dari pihak-pihak yang merasa terganggu.
“Ini bukan pertama kalinya. Serangan balik dari mafia itu sudah jadi bagian dari risiko pekerjaan kami,” katanya tenang.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi—yang terdiri dari sejumlah lembaga seperti IPW, MAKI, KSST, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia—melaporkan Febrie ke KPK terkait empat dugaan pelanggaran hukum, termasuk TPPU dan penyalahgunaan wewenang.
Namun demikian, hasil investigasi internal Komisi Kejaksaan hingga kini tidak menemukan dasar kuat untuk menindaklanjuti laporan tersebut, sehingga dukungan terhadap Jampidsus pun terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat.
Komentar