JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi VII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyepakati asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. Salah satunya terkait produksi terangkut (lifting) minyak.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman, mengungkapkan bahwa untuk RAPBN 2025, produksi minyak dan gas bumi yang diangkut (lifting) disepakati sebesar 1.610 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD). Rinciannya, lifting minyak ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari (bph), meningkat dari usulan sebelumnya yang hanya 600 ribu bph. Lifting gas bumi mencapai 1.005 ribu BOEPD.
“Karena ada narasi besar kita hanya ingin menambahkan, jadi kita bentuk lain dari optimisme yang ingin Komisi VII sampaikan dari sisi lifting minyak yang tadinya disetujui 600 ribu bph, kita berharap dalam rapat ini ada optimisme di angka 605 ribu bph,” kata Maman dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Selasa (27/8/2024).
Selain lifting minyak, kesepakatan juga tercapai mengenai volume kuota gas LPG 3 kg, yang naik menjadi 8,2 juta metrik ton dari usulan sebelumnya sebesar 8,17 juta metrik ton. “Volume LPG 3 kg yang semula 8,17 juta metrik ton, kita dorong menjadi 8,2 juta metrik ton. Kita harap ini disetujui oleh Pak Menteri,” tambah Maman.
Dalam asumsi makro RAPBN 2025, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok sebesar US$ 82 per barel. Selain itu, besaran biaya pemulihan (cost recovery) disepakati sebesar US$ 8,5 miliar.
Komisi VII juga menyepakati kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 2025 sebesar 19,41 juta kiloliter (kl), yang terdiri dari Solar subsidi 18,89 juta kl dan minyak tanah 0,52 juta kl. Untuk subsidi listrik, anggarannya disetujui sebesar Rp 90,22 triliun.
Komisi VII menyatakan pemahaman atas penjelasan Menteri ESDM terkait pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 yang mencapai Rp 10,88 triliun, yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP sektor minerba serta migas. Pagu anggaran ini akan dibahas lebih lanjut dengan seluruh Eselon I Kementerian ESDM.
Komentar