JurnalPatroliNews – Jakarta – Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S. Lakhdhir, menyatakan kesiapannya untuk menjadi penghubung dalam proses komunikasi dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas perdagangan AS.
Hal ini berkaitan dengan kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan selama masa kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dubes Kamala dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Selasa, 8 April 2025.
“Kami telah menjalin kontak dengan Secretary of Commerce dan juga USTR terkait rencana negosiasi dari pemerintah Indonesia. Kami siap membantu memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan terkait jika diperlukan,” ujar Kamala dalam siaran pers resmi yang dirilis pada Rabu, 9 April 2025.
Kamala menegaskan bahwa dirinya akan terus mendukung upaya diplomatik Indonesia, di tengah respons global terhadap kebijakan tarif proteksionis yang diterapkan oleh pemerintah AS sebelumnya.
Di sisi lain, Menko Airlangga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan perdagangan bilateral, termasuk memperhatikan neraca perdagangan barang antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai bentuk insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, guna meningkatkan impor produk asal AS sekaligus memperkuat posisi ekspor Indonesia di pasar Amerika.
“Namun, seluruh langkah ini tetap mengutamakan kepentingan nasional,” tegas Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga juga menyoroti pentingnya menjalin kemitraan strategis dengan Amerika Serikat.
“Dengan menjunjung tinggi dialog terbuka dan kolaborasi yang harmonis, kita bisa menciptakan kerja sama perdagangan yang saling mendukung dan menguntungkan kedua belah pihak,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga turut didampingi oleh jajaran pejabat Kemenko Perekonomian, antara lain Sekretaris Kemenko Susiwijono Moegiarso, Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, serta Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital, Ali Murtopo Simbolon.
Komentar