JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus petinggi PDI Perjuangan, Said Abdullah, hadir dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan, Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), untuk membahas dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian PKP, Kamis (15/5/2025), Said mengungkapkan bahwa telah ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran dalam proyek BSPS yang mencakup 5.490 unit rumah, dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai sekitar Rp 109 miliar.
“Temuannya cukup serius, nilainya hampir Rp 109 miliar. Kalau sudah mengarah pada penyalahgunaan, apalagi sampai mengarah ke praktik korupsi, maka saya mendukung penuh agar kasus ini dibawa ke ranah hukum,” tegas Said.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya, bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi, telah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada aparat penegak hukum agar diproses secara transparan.
“Sebagai warga asli Madura, sekaligus Ketua Banggar dan anggota DPR, saya dan Bupati telah bersepakat untuk menyerahkan semuanya ke jalur hukum,” tambahnya.
Said juga mengapresiasi Kementerian PKP yang telah membuka ruang diskusi dan transparansi terhadap temuannya. Ia menegaskan bahwa meskipun daerah Madura adalah dapilnya, tidak semua program pemerintah pusat yang masuk ke wilayah tersebut berada dalam pengawasan langsungnya.
“Perlu dipahami, saya di Komisi XI dan Ketua Banggar DPR, sedangkan BSPS tidak termasuk dalam bidang kerja saya secara langsung. Biasanya mitra kerja yang lebih tahu detailnya,” ungkap Said.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi turut mengapresiasi inisiatif Menteri Ara yang mengajak berdiskusi soal program BSPS. Fauzi berharap ke depan pelaksanaan program tersebut dapat melibatkan pemerintah daerah sejak awal.
“Kami mengusulkan agar pemerintah daerah lebih dilibatkan dalam pelaksanaan program BSPS ke depan. Ini untuk memastikan agar pelaksanaannya tepat sasaran,” kata Fauzi.
Pertemuan ini digelar usai mencuatnya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program BSPS di Sumenep. Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa ia mengajak Said berdialog karena kedekatan pribadi serta posisi strategis Said sebagai wakil rakyat dari dapil tersebut.
“Saya mengundang Pak Said karena kami sudah lama bersahabat, dan beliau adalah tokoh dari dapil Madura,” ujar Ara.
Program BSPS sendiri merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan untuk membantu perbaikan rumah secara mandiri. Menurut Ara, sejak ia menjabat, sudah ditemukan sejumlah dugaan korupsi dalam implementasi program ini.
“Kita berdiskusi hari ini bersama Bupati Sumenep untuk mencermati temuan-temuan dari inspektorat jenderal terkait program BSPS,” pungkasnya.
Komentar