Selain itu, Nusron juga menyampaikan bahwa kementeriannya sedang mencari strategi alternatif untuk tetap mengakselerasi program pertanahan, termasuk menggandeng pemerintah daerah serta pihak swasta dalam pendanaan proyek-proyek tertentu.
Pemangkasan Anggaran di Kementerian Lain
Kementerian ATR/BPN bukan satu-satunya lembaga yang terdampak efisiensi anggaran. Beberapa kementerian dan lembaga lain juga mengalami pemangkasan, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pemangkasan ini dilakukan untuk mengoptimalkan belanja negara dan memastikan keberlanjutan fiskal dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, meminta pemerintah tetap memastikan agar efisiensi anggaran ini tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik, khususnya dalam hal pertanahan dan tata ruang.
“Kami memahami kebijakan efisiensi ini, tetapi di sisi lain pemerintah harus menjamin agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal,” ujar Ahmad Doli.
Efisiensi Anggaran Demi Stabilitas Fiskal
Pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengontrol defisit dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan APBN 2025. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang lebih tepat sasaran, terutama untuk sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, publik diharapkan tetap mendapatkan pelayanan optimal dari kementerian terkait, meskipun anggaran yang tersedia lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya.
Komentar