JurnalPatroliNews – Elon Musk, pengusaha teknologi ternama asal Amerika Serikat, pada Selasa (3/6) menanggapi kritik terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menyuarakan dukungan atas tuduhan bahwa lembaga internasional tersebut telah membatasi kebebasan berekspresi. Ia bahkan mengajak publik untuk menghentikan pendanaan terhadap PBB.
“Stop funding the UN,” tulis Musk di platform X, media sosial yang kini berada di bawah kepemilikannya.
Pernyataan tersebut ia lontarkan sebagai respons terhadap unggahan seorang pengguna X yang mengklaim bahwa PBB “telah menyatakan perang terhadap kebebasan berbicara”. Unggahan itu juga menyertakan video Sekjen PBB Antonio Guterres yang membahas dampak negatif platform digital terhadap penyebaran informasi.
Dalam cuplikan video yang diyakini berasal dari Juni 2023, Guterres menyampaikan keprihatinan bahwa platform digital kerap digunakan untuk menyebarluaskan hoaks, kebencian, serta manipulasi informasi ilmiah ke jutaan orang. Ia menegaskan perlunya kerja sama global yang terorganisasi guna merespons ancaman tersebut secara serius.
Sebagai bagian dari inisiatif itu, Guterres memperkenalkan dokumen kebijakan berjudul Policy Brief on Information Integrity on Digital Platforms, yang bertujuan membangun sistem internasional terpadu untuk menanggulangi penyalahgunaan informasi digital.
Sikap kritis terhadap PBB tidak hanya datang dari tokoh publik seperti Musk. Di arena politik Amerika Serikat, sejumlah legislator dari Partai Republik pada Februari lalu mengajukan RUU yang mengusulkan penarikan total AS dari keanggotaan PBB.
Rancangan undang-undang tersebut memuat beberapa poin penting, termasuk penghentian pendanaan penuh dari AS terhadap PBB, serta larangan bagi negeri Paman Sam untuk ikut serta dalam operasi penjaga perdamaian yang diinisiasi lembaga internasional tersebut.
Sejalan dengan gelombang kritik itu, mantan Presiden AS Donald Trump dalam dokumen anggaran yang diajukan untuk tahun fiskal 2026 mengusulkan penghapusan sebagian besar kontribusi AS untuk PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya.
Dalam rencana tersebut, Trump menyasar pemangkasan dana senilai sekitar 1,6 miliar dolar AS (setara hampir Rp26 triliun), terutama yang dialokasikan untuk misi penjaga perdamaian. Ia menyebut misi-misi tersebut sebagai bentuk pengeluaran berlebih yang tidak efektif dan membebani keuangan negara.
Komentar