JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan kesiapannya menghadapi kritik dari pihak-pihak yang menolak pemasangan stairlift atau alat bantu naik-turun di kawasan Candi Borobudur. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah maju dalam menjamin inklusivitas, khususnya bagi kelompok disabilitas dan warga lanjut usia.
Pernyataan itu disampaikan Fadli usai melaksanakan salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025). Ia menilai bahwa kontroversi terkait alat bantu akses tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi, karena praktik serupa sudah menjadi hal lumrah di situs budaya dunia lainnya.
“Stairlift itu bukan alat masif yang mengganggu struktur candi. Di berbagai situs warisan dunia, fasilitas serupa sudah lama diterapkan. Kita justru agak terlambat dalam hal ini,” jelas Fadli.
Fadli menyarankan masyarakat agar membuka cakrawala dengan mengunjungi situs-situs bersejarah dunia seperti Angkor Wat di Kamboja atau Acropolis di Yunani, yang telah lebih dulu menyediakan fasilitas serupa tanpa merusak keaslian warisan budaya mereka.
“Mungkin kita perlu jalan-jalan, piknik ke situs budaya dunia. Di sana sudah diterapkan aksesibilitas bagi semua. Itu bagian dari semangat inklusif yang harus kita teladani,” katanya sambil tersenyum.
Fadli juga menyatakan dirinya siap berdiskusi bahkan berdebat dengan kelompok yang menolak pemasangan stairlift tersebut. Ia menegaskan, langkah ini tidak hanya berdasarkan prinsip inklusi, tapi juga selaras dengan amanat undang-undang nasional.
“Kalau ada yang menolak, saya siap berdiskusi terbuka. Undang-undang kita justru mendorong penyediaan akses bagi kaum disabilitas dan orang tua. Ini hak mereka yang dijamin negara,” tegas Fadli.
Dia menambahkan bahwa fasilitas tersebut tidak akan mengubah atau merusak struktur asli Candi Borobudur. Tujuannya semata-mata untuk memastikan bahwa semua kalangan bisa menikmati kekayaan budaya Indonesia tanpa hambatan.
Rencana pemasangan stairlift ini sebelumnya memicu perdebatan publik. Sebagian pihak khawatir akan berdampak pada keaslian dan pelestarian situs bersejarah tersebut. Namun Fadli menegaskan, kebijakan ini bertujuan menciptakan kesetaraan akses tanpa mengorbankan nilai sejarah dan budaya.
Komentar