“Target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 itu ada 5000 SPPG, nah itu kalau dikali 3000 ada 15 juta dengan anggarann Rp 71 triliun,” ujar Yessi.
Terkait dengan pelaksanaan program MBG, Yessi menyarankan adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu menyuplai pasokan makanan yang akan diolah oleh SPPG untuk paket MBG.
Selain mempermudah kinerja masing-masing dapur SPPG, hal ini juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.
“Biarlah BGN ini untuk menyiapkan makan bergizi, tapi untuk suplainya mohonlah dibantu. Kalau bicara gizi, untuk satu hari saja, butuh 3000 ribu telur untuk 1 SPPG, karena 3000 penerima,” ujarnya.
“Bisa tidak 3000 itu dipikirkan oleh pemerintah daerah, jadi kepala SPPG itu tidak mencari pasar keluar daerah tersebut. Jadi itu bisa menjadi satu pemicu buat untuk memenuhi adanya pergerakan lokal untuk memenuhi pasokan,” sambung Yessi.
Menambahkan, pegiat dapur umum dan Tokoh Masyarakat Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze, menceritakan soal pengalamannya membentuk dapur umum untuk rakyat. Ia sendiri menyusun Program Lima Aman untuk mengatasi persoalan gizi masyarakat Papua.
“amankan perut rakyat, kalo perut rakyat sudah aman, berarti hati rakyat sudah aman, kalau hati rakyat sudah aman berarti pikiran rakyat juga aman, lalu mulut akan aman dan akan tertib untuk menghormati siapapun. Dan terakhir, amankan tangan rakyat agar dia tidak mencuri atau membunuh hanya karena dia lapar,” ucap Johanes.
