“Jika memang alasan kebijakan mobilitas diperbaharui karena semakin luasnya pembukaan operasional sektor sosial kemasyarakatan, maka seharusnya berlaku untuk semua moda transportasi secara keberlakuannya memiliki kewajiban yang sama PCR 3×24 jam,” lanjut HB
Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri meminta kepada Pemerintah agar jangan biarkan aktivitas mafia PCR memanfaatkan keadaan dengan bekerjasama dengan oknum pembantunya yang menentukan kebijakan. Menurutnya, semua pihak harus sama-sama melawan mafia PCR yang ingin meraup keuntungan di tengah kesulitan masyarakat akibat pandemi Covid-19.
“Jangan kita biarkan “drakula” penghisap keuangan rakyat berkeliaran untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri tanpa memperhatikan penderitaan rakyat. Jika benar terjadi tentu menyakiti hati masyarakat,” tandasnya.
“Saya kira hanya di Indonesia masalah pandemi dan kesulitan ekonomi rakyat dimanfaatkan oleh orang-orang dan oknum pejabat yang tidak bermoral memaksimalkan keuntungan meraup cuan dari bisnis seperti ini. Misalnya di tahun 2020 kita dihadapkan dengan bisnis alkes dengan berbagai cara termasuk korupsi bansos untuk orang yang kurang mampu oleh seorang Menteri dan konco-konconya,” tegas HB
Hasan Basri yang juga saat ini menjabat sebagai Pimpinan PURT DPD RI meminta agar aparat penegak hukum dan KPK harus segera turun tangan mendalami dan menindaklanjuti lebih jauh guna membuktikan dan mengungkap informasi yang disampaikan melalui pemberitaan tentang dugaan oknum PCR agar bisa menjadi terang benderang.
“Supaya kasus PCR yang diduga melibatkan orang-orang tertentu menjadi tuntas,” imbuhnya.
Anggota Komite III DPD RI, Hasan Basri meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) transparan terkait informasi komponen-komponen yang membentuk tarif tes PCR.
“Kementerian Kesehatan sebagai salah satu mitra dari Komite III DPD RI, harus membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif pemeriksaan PCR beserta dengan besaran persentasenya dan harus menyampaikan apa penyebab penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan PCR dalam beberapa waktu belakangan ini. Dengan adanya informasi ini merupakan salah satu bentuk adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” ujar Hasan Basri.
Komentar