JurnalPatroliNews – Beirut – Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan segera mengumumkan gencatan senjata antara kelompok bersenjata Hizbullah dan Israel di Lebanon. Informasi ini disampaikan oleh empat sumber senior Lebanon, Senin (26/11).
Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, menyatakan proses negosiasi hampir selesai meski belum final. Sementara itu, Istana Kepresidenan Prancis mengonfirmasi adanya kemajuan signifikan dalam diskusi terkait gencatan senjata. Pejabat senior Israel menambahkan bahwa kabinet Israel dijadwalkan bertemu Selasa untuk menyetujui kesepakatan tersebut.
Namun, serangan udara Israel terus berlangsung di Beirut, khususnya di wilayah selatan yang dikuasai Hizbullah. Serangan ini merupakan kelanjutan ofensif Israel yang dimulai pada September setelah konflik lintas perbatasan selama hampir setahun.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menegaskan Israel akan tetap memiliki hak untuk menyerang wilayah Lebanon selatan dalam perjanjian apa pun. Hal ini sebelumnya ditolak Lebanon dalam negosiasi. Sementara itu, Wakil Ketua Parlemen Lebanon Elias Bou Saab mengatakan bahwa hanya perubahan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bisa menjadi penghambat kesepakatan.
Serangan Berlanjut di Tengah Negosiasi
Meski upaya diplomasi terus berlanjut, intensitas konflik meningkat. Serangan udara Israel di Beirut pada akhir pekan menewaskan setidaknya 29 orang, sementara Hizbullah meluncurkan 250 rudal ke wilayah Israel. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, total 31 orang tewas dan 62 lainnya terluka akibat serangan Israel pada Senin.
Israel mengklaim ofensif militernya bertujuan memungkinkan puluhan ribu warganya kembali ke rumah yang dievakuasi akibat serangan Hizbullah lebih dari setahun lalu. Namun, serangan Hizbullah juga telah menewaskan 45 warga sipil dan 73 tentara Israel di wilayah utara.
Keraguan terhadap Kesepakatan
Pemerintahan Biden berupaya menjadikan gencatan senjata di Lebanon sebagai model untuk menghentikan konflik di Gaza. Negosiasi mengacu pada Resolusi PBB 1701 yang pernah diterapkan pada 2006. Resolusi ini mengharuskan Hizbullah menarik pasukannya ke belakang Sungai Litani dan memberi kontrol penuh kepada tentara reguler Lebanon di wilayah perbatasan.
Meski ada kemajuan, kesepakatan ini memicu perpecahan di dalam pemerintahan Netanyahu. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyerukan kelanjutan perang hingga mencapai “kemenangan mutlak.”
Komentar