JurnalPatroliNews – Jakarta – Spekulasi mengenai ketertarikan Rusia untuk menempatkan pesawat militernya di Pulau Biak, Papua, mencuat setelah media pertahanan internasional, Janes, merilis laporan berjudul “Indonesia mulls options after Russia seeks access to air force base.”
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Rusia membidik Pangkalan Udara Manuhua yang berbagi fasilitas landasan dengan Bandara Frans Kaisiepo. Bahkan, beberapa sumber dari kalangan pemerintah Indonesia disebut mengonfirmasi bahwa permintaan Rusia telah diterima oleh Kementerian Pertahanan usai pertemuan antara Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025 lalu.
Menanggapi kabar ini, Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, untuk segera memberikan klarifikasi melalui konferensi pers terbuka. Ia menilai, isu tersebut berpotensi mengancam prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan nonblok, sekaligus menggerus kedaulatan nasional.
“Ini isu sensitif yang harus diklarifikasi secara resmi. Jika dibiarkan, Indonesia bisa dianggap sebagai proxy kekuatan militer asing, bukan negara yang merdeka dan berdaulat,” tegas Arjuna pada Selasa (29/4/2025).
Arjuna mengkhawatirkan bahwa ketidakjelasan sikap pemerintah bisa membuka peluang bagi negara-negara Barat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi, atau bahkan melakukan operasi militer dan intelijen terhadap Indonesia, yang bisa berdampak buruk pada keutuhan NKRI.
“Apabila ini tidak dikendalikan, sangat mungkin negara-negara Barat bereaksi keras, baik lewat sanksi maupun langkah-langkah militer,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa posisi Papua sangat strategis sebagai zona penyangga terhadap kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Pasifik Selatan. Oleh karena itu, rumor soal pangkalan militer asing di wilayah ini harus dijernihkan, karena bisa memicu ketegangan baru di tingkat internasional.
Selain itu, Arjuna menyoroti persoalan internal yang masih berlangsung di Papua, termasuk aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masih aktif mengusung perlawanan bersenjata dan propaganda global. Ia menekankan pentingnya pemerintah menangani isu ini secara serius dan tidak meremehkan dampak yang mungkin terjadi.
“Isu ini bukan sekadar rumor biasa. Ini terkait dengan keselamatan bangsa dan keutuhan NKRI. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas,” pungkasnya.
Komentar