JurnalPatroliNews – Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam rangka silaturahmi sekaligus konsultasi mengenai pendampingan hukum terhadap program gizi nasional. Pertemuan ini berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025, di Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional, yang merupakan lembaga baru dan memegang peran strategis dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Badan Gizi Nasional membutuhkan pengawalan yang ketat agar kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif tanpa kendala hukum di kemudian hari,” ujar ST Burhanuddin.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung. Ia mengungkapkan bahwa badan yang dipimpinnya mengelola anggaran dalam jumlah besar, dengan total APBN 2025 sebesar Rp71 triliun, serta tambahan anggaran yang berpotensi mencapai Rp171 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat.
“Pendampingan dari Kejaksaan Agung sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran ini berjalan dengan akuntabilitas tinggi, mulai dari perumusan kebijakan, mitigasi risiko, hingga pengawasan,” jelas Dadan Hindayana.
Sebagai tindak lanjut, Kejaksaan Agung akan berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum, termasuk melalui legal opinion, legal assistance, serta pengawasan dalam proses pelelangan agar program-program yang dijalankan tetap berpegang pada prinsip good governance.
“Kami ingin memastikan tidak ada kebocoran anggaran. Dengan adanya pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal sehingga eksekusi program berjalan optimal dan tepat sasaran,” tegas Jaksa Agung.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat implementasi program gizi nasional, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.
Komentar