Lebih lanjut, Jaksa Agung mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan untuk terlibat aktif dalam mendukung pelaksanaan MoU ini, termasuk melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dalam proses perizinan.
“Kami akan bekerja sama secara maksimal untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Jaksa Agung berharap bahwa dengan adanya kerja sama lintas lembaga ini, Indonesia akan semakin maju dalam memperbaiki proses perizinan, meningkatkan daya saing daerah, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Mari kita semua bergandengan tangan untuk mengawal implementasi nota kesepahaman ini,” pungkasnya.
Komentar