JurnalPatroliNews – Depok,- Peluncuran Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), oleh Pemerintah Kota (Pemkot), mendapat reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok.
Sebanyak 38 Anggota DPRD Depok, melayangkan mosi tidak percaya, ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
“Tidak percaya kepada Pemerintah (Pemkot), dalam hal pelaksanaan program KDS itu sendiri dan mutasi ASN,” ujar Babai Suhaimi, anggota fraksi PKB-PSI, Selasa (10/5/22).
Ia mengungkapkan, ada kejanggalan pada Program KDS itu sendiri, tidak transparan, dan dianggap penuh muatan Politis.
“Ada kejanggalan, dan ada tindakan tidak transparan, serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan Partai Penguasa. Partai katakanlah PKS itu sendiri,” lanjutnya.
Ia menerangkan alasan di balik pelayangan mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Depok, kepada Pemkot, salah satunya tidak tepat sasaran, dan penunjukan koordinator lapangan, tak pernah dibicarakan dengan DPRD.
“Tidak transparan, contoh satu, di dalam pelaksanaan pemberian KDS itu kepada masyarakat tidak miskin. Kedua, bagi program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan. Satu kelurahan satu orang, tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia membeberkan, KDS yang diedarkan, penuh muatan Politik. Dalam hal ini, adanya gambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dalam pencetakan.
“Jenis kartunya itu bermuatan politis, kartunya warna putih, kemudian ada kombinasi warna oranye dan bergambar Wali Kota. Nah, kita bandingkan dengan beberapa daerah yang telah mengeluarkan program sejenis, Jakarta-lah yang dekat. Tidak ada kartu itu bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur,” bebernya.
Komentar