JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rapat terkait rencana penerapan tarif subsidi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025.
“Saya tidak tahu karena belum ada rapat mengenai itu,” kata Presiden memberikan keterangan usai meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/24).
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah rencana tarif KRL berbasis NIK akan segera dibahas, Presiden mengaku belum memiliki informasi terkait situasi di lapangan yang menjadi dasar dari munculnya rencana tersebut.
“Saya belum tahu, belum tahu bagaimana kondisi di lapangan,” tambahnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menyatakan bahwa implementasi tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik, serta tanggapan dari para pemangku kepentingan.
Adita menyampaikan hal tersebut untuk merespons pertanyaan seputar kepastian rencana penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK pada tahun 2025.
“Kita akan lihat nanti, tergantung hasil pembahasannya, perlu ada konsultasi publik, dan juga melihat dinamika serta respons dari para stakeholder,” kata Adita saat ditemui di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, pada Kamis (29/8).
Adita menambahkan bahwa gagasan penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK sebenarnya telah muncul sejak tahun 2023. Gagasan ini diusulkan agar subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.
Dalam beberapa waktu terakhir, rencana subsidi KRL berbasis NIK ramai dibicarakan di media sosial. Isu ini bermula dari pemberitaan yang merujuk pada data dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, yang diserahkan pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama.
Dokumen tersebut menyebutkan alokasi anggaran sebesar Rp4,79 triliun untuk subsidi PSO kereta api, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek. Salah satu perbaikan yang direncanakan adalah perubahan sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
Komentar