JurnalPatroliNews – Jakarta – Langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga serta pengusaha migas Kerry Chalid mendapat apresiasi luas.
Menurut Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, tindakan Kejagung ini merupakan langkah nyata dalam upaya memberantas praktik mafia migas yang selama ini merugikan negara.
“Kami sepenuhnya mendukung Kejagung dalam menuntaskan kasus ini. Mafia migas harus diberantas agar tata kelola industri energi menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujar Rasminto dalam keterangannya, Kamis, 27 Februari 2025.
Reformasi BUMN Tanpa Melemahkan Pertamina
Lebih lanjut, Rasminto menekankan bahwa pembersihan di tubuh BUMN harus tetap mempertahankan posisi strategis Pertamina sebagai pilar energi nasional.
“Penataan manajemen Pertamina memang diperlukan, tetapi jangan sampai melemahkan peran utamanya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” jelasnya.
Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina memegang peranan vital dalam memastikan pasokan bahan bakar ke seluruh pelosok negeri. Rasminto menyoroti pentingnya program BBM Satu Harga, yang memastikan akses energi yang merata hingga ke daerah terpencil.
Selain itu, ia juga menekankan peran Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dalam mengembangkan energi terbarukan, termasuk biofuel, tenaga surya, dan hidrogen, guna mendukung target Net Zero Emission 2060.
Jangan Sampai Kasus Ini Mengganggu Stabilitas Energi
Rasminto mengingatkan bahwa Pertamina sebagai institusi tidak boleh menjadi korban dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa reformasi harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak fondasi perusahaan yang selama ini berkontribusi besar bagi negara.
“Kita mendukung upaya penegakan hukum, tetapi jangan sampai langkah ini justru melemahkan Pertamina. Reformasi BUMN harus tetap berjalan tanpa mengorbankan institusi yang memiliki peran strategis bagi bangsa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan agar kasus ini tidak mengganggu persiapan Pertamina dalam menghadapi bulan puasa dan Idulfitri, di mana kebutuhan masyarakat terhadap BBM dan LPG meningkat signifikan.
“Para pekerja Pertamina memiliki tugas besar untuk menjamin ketersediaan dan distribusi energi selama momen penting ini. Jangan sampai kasus ini menghambat kerja mereka,” tutupnya.
Komentar