JurnalPatroliNews – Jakarta – Kejaksaan Republik Indonesia (RI) menggelar rapat Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) sebagai langkah awal dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran institusi tahun 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja bidang di lingkungan Kejaksaan RI, meliputi Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pidana Militer, Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Badan Pemulihan Aset.
Pra Musrenbang ini bertujuan menetapkan usulan prioritas masing-masing bidang yang akan diusung dalam Musrenbang Kejaksaan RI 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 4 Juni 2025. Agenda tahunan tersebut akan diselenggarakan secara luring di Gedung Utama Kejaksaan Agung, sementara satuan kerja dari Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia akan mengikuti secara daring melalui fasilitas video conference.
Menurut keterangan resmi, kegiatan ini menjadi momen strategis dalam rangka menyatukan arah pembangunan institusi dan menciptakan sinergi antar bidang. Rencana kerja yang akan dirumuskan nantinya juga akan selaras dengan visi dan misi Kejaksaan RI, serta mengacu pada tema nasional pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan fondasi transformasi menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Adapun tema Musrenbang tahun ini adalah “Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Asta Cita: Menuju Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern.” Tema ini dipilih sebagai bentuk komitmen Kejaksaan RI dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan pembangunan nasional yang inklusif serta berkelanjutan.
Penyelenggaraan Pra Musrenbang 2025 pun dilakukan dengan pendekatan efisien, mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, serta Surat Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-106/C/Cr.2/02/2025.
Melalui rangkaian perencanaan yang matang dan partisipatif ini, Kejaksaan RI berharap dapat mendorong tercapainya kinerja optimal dan memperkuat peran lembaga penegak hukum dalam mendukung pembangunan nasional yang adil dan berkeadilan.
Komentar