JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM bersama Komisi VI DPR RI menyetujui perlunya pembangunan sistem data desa yang presisi sebagai landasan utama dalam mengentaskan kemiskinan melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kesepahaman tersebut tercapai dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Rabu (9/7). Dalam rapat itu hadir Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Ferry Juliantono, serta jajaran pejabat eselon I Kemenkop.
Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas Percepatan Pembentukan KDMP, menyampaikan kekhawatirannya bahwa program koperasi desa tidak akan efektif tanpa ditopang oleh data yang benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat desa.
“Bisa jadi koperasinya berhasil secara bisnis, tapi tidak berkontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan,” kata Ferry. Ia menekankan bahwa selama ini desa belum memiliki sistem data yang mendalam dan akurat untuk mengidentifikasi kebutuhan warganya secara spesifik.
Ferry mengingatkan bahwa validitas data harus menjadi fondasi dalam menyusun dan menjalankan program KDMP. “Kita tak bisa menyusun kebijakan berdasarkan perkiraan atau data yang tidak teruji. Harus ada basis yang nyata,” ujarnya.
Ia pun mengangkat contoh sukses dari Tiongkok, di mana Presiden Xi Jinping berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam waktu lima tahun berkat pemanfaatan data desa yang sangat rinci. “Dengan data presisi, mereka tahu siapa saja yang harus dibantu dan bagaimana caranya. Ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita,” tambahnya.
Ferry juga menyoroti bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, seperti bantuan sosial dan dana desa, belum maksimal dampaknya karena minimnya data yang akurat. Hal ini, menurutnya, juga berlaku bagi koperasi desa yang ingin menjadi solusi jangka panjang.
Untuk itu, ia mengusulkan agar dibentuk forum diskusi nasional dalam bentuk simposium yang fokus membahas pentingnya data desa presisi. “Mari kita rumuskan bersama kerangka kerja koperasi desa berbasis data. Ini perlu menjadi catatan penting dalam pertemuan hari ini,” tegas Ferry kepada anggota Komisi VI.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa arah pengembangan koperasi desa tidak bisa dilepaskan dari kekuatan data. Pemerintah dan DPR sepakat untuk membangun sinergi erat agar program KDMP bukan sekadar jargon administratif, tapi menjadi motor penggerak pengentasan kemiskinan secara nyata.
Adapun beberapa poin penting hasil rapat meliputi:
- Komisi VI DPR meminta penyusunan peta jalan (roadmap) program KDMP dalam kerangka “Tripola” kebijakan.
- Komisi mendukung pelaksanaan simposium nasional untuk membahas data presisi sebagai basis utama KDMP.
- Komisi VI juga mendorong agar Kemenkop diklasifikasikan sebagai Kementerian Negara Kelompok II dan akan menyampaikan hal ini ke Presiden melalui Pimpinan DPR.
- Terakhir, DPR meminta penguatan pengawasan di lapangan agar implementasi KDMP benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa, dengan pengawalan intensif dan berbasis temuan langsung.
Komentar