“Ini komitmen Kemenkop agar partisipasi masyarakatnya di arahkan dalam bentuk koperasi sesuai Asta Cita. Memang program reforma agraria ini belum berjalan smooth, nah ini saatnya kita menjahit kembali agar keberlanjutannya ada,” ujarnya.
Deputi Destry Anna menambahkan bahwa untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam program reforma agraria termasuk permasalahan turunannya dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk terlibat secara aktif. Untuk itu Kemenkop bersama dengan KPA akan bersinergi lebih erat untuk mendorong para petani atau pengelola perhutanan sosial untuk dapat menjadi bagian dari koperasi.
“Jadi memang ada permasalahan yang sudah 25 tahun yang harus tuntas, nah kalau ini bisa dilakukan sebenarnya penguatan koperasi akan lebih masif karena legalitas para petani dan yang mengelola di kawasan hutan bisa dimonetisasi,” pungkasnya.
Sementara itu Dewan Nasional KPA Yudi Kurnia berharap melalui ALF semua permasalahan yang terjadi dalam program reforma agraria dapat didiskusikan dan dapat mengadopsi dari praktik baik yang telah dilakukan oleh beberapa negara di Asia. Menurutnya permasalahan yang terjadi seperti konflik agraria di tengah masyarakat terjadi karena kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat lokal.
Menurut Yudi peran masyarakat sipil untuk menjadi bagian dari permasalahan konflik atau sengketa tanah sangat dibutuhkan. Bahkan koperasi, katanya, bisa menjadi penengah dari segala permasalahan yang timbul di lapangan.
“Melalui ALF ini, saya berharap kita bisa bertukar gagasan dan berbagi pengalaman untuk menetapkan solusi yang bisa direalisasikan. Kita harapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat kolaborasi yang kita jalin selama ini,” Kata Yudi.
Komentar