Hashim juga menyinggung tentang rencana pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan yang akan dilaksanakan dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk DKI Jakarta, misalnya, kerja sama dengan PD Pasar Jaya akan menjadi salah satu pilar utama dalam merealisasikan program perumahan ini.
Selain Kementerian Perumahan, Hashim juga mengungkapkan bahwa Prabowo telah menyetujui pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Badan ini tidak dibentuk semata untuk kepentingan bagi-bagi jabatan, tetapi lebih kepada upaya untuk meningkatkan pendapatan negara yang saat ini masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.
“Kami berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari 12,7 persen PDB saat ini menjadi sekitar 23 persen dalam lima tahun ke depan, setara dengan Vietnam,” jelas Hashim.
Dengan pembentukan kedua instansi baru ini, diharapkan pemerintah Prabowo-Gibran dapat lebih efektif dalam melaksanakan program-program prioritasnya, khususnya dalam sektor perumahan dan penerimaan negara.
Komentar