JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa kementeriannya kini memegang tanggung jawab besar yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Rachmat menjelaskan bahwa Bappenas ditugaskan untuk menyelaraskan rencana pembangunan dan kebijakan di seluruh kementerian yang berada di bawah Kabinet Merah Putih.
“Saya harus jujur, ini tugas yang sangat berat,” ujar Rachmat saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 13 November 2024.
Menurutnya, Bappenas perlu memastikan agar rencana pembangunan terkoordinasi dengan baik di tujuh kementerian koordinator dan kementerian teknis terkait.
Ia juga meminta pengertian dari Komisi XI jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan evaluasi kinerja pembangunan dan penyusunan rencana pembangunan ke depan.
Rachmat menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Bappenas harus menerima koordinasi dengan hampir semua kementerian dan Kemenko.
“Jadi, mohon maklum jika kami menghadapi keterlambatan dalam beberapa hal, karena itulah kenyataannya,” katanya.
Dia menekankan bahwa pemerintah saat ini memperkuat peran Bappenas dalam menyusun rencana pembangunan secara menyeluruh, namun upaya ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Para pegawai Bappenas, kata Rachmat, bahkan bekerja hingga larut malam.
“Saya dan tim sering harus menunda tidur, bahkan beberapa kali saya menelepon sekretaris kementerian kami pada pukul dua pagi untuk pembahasan rencana ke depan,” ungkapnya.
Rachmat juga menggarisbawahi kompleksitas dalam melakukan evaluasi pembangunan dan menyusun rencana yang baru.
Ia menjelaskan bahwa proses evaluasi harus dilakukan terhadap kementerian yang sebelumnya digabung, sedangkan perencanaan baru akan diarahkan pada kementerian yang sudah dipisahkan sesuai nomenklatur kabinet baru.
Sebelumnya, dalam rapat hari ini, beberapa anggota Komisi XI meminta Bappenas segera menyerahkan dokumen evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
Evaluasi tersebut dianggap penting agar pemerintahan Prabowo Subianto dapat merumuskan perencanaan yang lebih baik ke depan.
Namun, Bappenas meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan dokumen evaluasi tersebut.
Perubahan jumlah kementerian dari masa Presiden Joko Widodo ke masa Presiden Prabowo juga menjadi tantangan tersendiri bagi Bappenas.
Di Kabinet Merah Putih, Prabowo menambah jumlah kementerian dan lembaga menjadi 53, meningkat signifikan dari 34 kementerian dan lembaga pada masa Presiden Jokowi.
Komentar