Gubernur & Bupati se-Bali Absen di Retret, Garda Tipikor: Ada Risiko Besar!

“Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kepala daerah yang sedang mengalami gangguan konsolidasi politik dengan pusat bisa mengakses anggaran dari pemerintah pusat secara optimal? Ada yang berpendapat bahwa alokasi anggaran dari pusat ke daerah sudah diatur dalam undang-undang, tetapi dalam praktiknya, komunikasi dan lobi politik tetap memegang peran penting,” jelasnya.

Pande Mangku juga mengingatkan bahwa dalam dunia politik, lobi-lobi dan perluasan akses terhadap pusat menjadi faktor penting dalam penganggaran daerah. Ia menilai, jika polemik ini tidak terselesaikan dengan baik, Bali berisiko mengalami gangguan dalam komunikasi politik, terutama terkait akses pendanaan dari pusat.

“Jika carut-marut politik pasca-retret ini tidak menemukan solusi, Bali akan mengalami gangguan kronis dalam komunikasi politik dengan pusat. Namun, dampaknya kemungkinan besar tidak akan dirasakan oleh daerah yang kepala daerahnya mengikuti retret dan tegak lurus dengan kebijakan pusat,” tegasnya.

Risiko terhadap Pengelolaan Anggaran dan Bansos

Selain itu, ketidakhadiran kepala daerah dalam retret juga menimbulkan pertanyaan terkait realisasi hibah bantuan sosial (bansos) yang sudah dirancang masyarakat. Political distress yang terjadi berpotensi memperlambat pencairan anggaran untuk program-program strategis di Bali.

Menyikapi kondisi ini, Pande Mangku mengimbau aparatur pemerintahan di Bali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar tetap bekerja secara profesional dan mengikuti aturan yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa ketenangan dalam bekerja hanya dapat dicapai jika tata kelola anggaran dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Bangli, menunjukkan bahwa birokrasi yang tidak berani menolak perintah pimpinan yang melanggar aturan justru ikut terseret dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sebagai aparatur negara harus memiliki keberanian untuk menegakkan aturan demi menjaga integritas pemerintahan,” pungkasnya. (Tim/**)

Komentar