JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir disarankan untuk segera dievaluasi, menyusul kritik terhadap arah kebijakan BUMN yang dinilai tidak berorientasi pada profit negara, melainkan lebih condong pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Pernyataan ini datang dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, yang menyoroti kiprah Erick dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hari, kinerja BUMN di bawah Erick tidak mencerminkan esensi badan usaha milik negara yang seharusnya menjadi sumber keuntungan negara sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional.
“BUMN itu dibentuk untuk menghasilkan profit, mendukung pelayanan publik, dan memperkuat pembangunan. Tapi kenyataannya justru terlihat lebih seperti alat pencitraan dan pemuas elit,” ujar Hari kepada media RMOL pada Minggu, 8 Juni 2025.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengelola kekayaan alam dan sektor strategis demi kemakmuran rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak.
Hari bahkan menyebut ada indikasi bahwa beberapa proyek besar di BUMN dimanfaatkan untuk memperkuat posisi pribadi sang menteri dan kelompok di sekitarnya. Ia mencontohkan dugaan penyimpangan dalam kasus investasi GoTo, serta pengelolaan dana besar saat pandemi Covid-19.
“Dana yang digunakan selama masa pandemi mencapai hampir Rp1.900 triliun. Dan jangan lupa, Erick saat itu menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” tegasnya.
Ia pun menyimpulkan bahwa merosotnya keuntungan BUMN saat ini tak lepas dari kebijakan yang tidak berpihak pada prinsip bisnis sehat, melainkan pada pola pikir “aji mumpung”.
“BUMN sekarang lebih seperti alat untuk memperbesar pengaruh politik dan ekonomi pribadi, ketimbang sebagai instrumen pembangunan negara,” tutup Hari.
Komentar