JurnalPatroliNews – Jakarta – Peristiwa ledakan maut yang terjadi saat proses pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, Senin 12 Mei 2025, menuai perhatian serius dari kalangan parlemen. Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan bahwa tragedi ini tak bisa dianggap sepele dan menuntut tindak lanjut nyata dari pemerintah serta institusi pertahanan.
Sebanyak 13 korban jiwa, baik dari unsur sipil maupun militer, dilaporkan meninggal dunia akibat insiden tersebut.
“Negara tidak boleh abai. Pemerintah wajib turun tangan langsung membantu keluarga yang ditinggalkan dan memberikan dukungan nyata kepada seluruh korban,” ujar Amelia dalam keterangannya kepada media.
Politisi Partai NasDem ini juga menggarisbawahi pentingnya standar pengamanan yang lebih ketat dalam pengelolaan amunisi usang. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan amunisi—khususnya yang sudah melewati masa pakai—harus mengikuti protokol keamanan yang ketat dan disiplin militer yang tak bisa ditawar.
Amelia juga menyoroti pola berulang dari insiden serupa. Ia mengingatkan masyarakat soal tragedi di Cilandak pada 1984, saat ledakan gudang amunisi menewaskan belasan orang, sebagai bukti bahwa pengelolaan persenjataan harus mendapat perhatian ekstra, khususnya bila lokasi penyimpanan berada di dekat permukiman.
“Pemusnahan amunisi kadaluarsa tidak boleh sembarangan. Lokasinya harus steril dari aktivitas sipil. Jangan sampai masyarakat sipil kembali menjadi korban,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa masih ditemukannya warga yang mengakses sisa-sisa material ledakan seperti selongsong peluru adalah indikasi lemahnya sistem pengamanan.
Amelia lantas mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI untuk segera mengambil langkah-langkah konkret: mulai dari relokasi gudang amunisi, perancangan ulang sistem penyimpanan berdasarkan zonasi penduduk, hingga peningkatan standar pemusnahan amunisi di tingkat nasional.
“Interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui praktik informal, harus dihentikan total,” ujar Amelia.
Ia juga meminta investigasi independen dan menyeluruh segera dilakukan agar penyebab ledakan bisa diungkap transparan, serta hasil rekomendasi investigasi benar-benar ditindaklanjuti secara tegas.
Menutup pernyataannya, Amelia memastikan bahwa Komisi I DPR RI akan menjadikan isu keselamatan pengelolaan amunisi sebagai agenda tetap dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.
“Kami akan terus mengawal perbaikan sistem pengamanan gudang senjata dan amunisi demi keselamatan prajurit dan rakyat,” pungkasnya.
Komentar