JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan calon Tenaga Kerja Asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pemeriksaan mencakup rentang waktu cukup panjang, yakni dari tahun 2012 hingga 2024.
Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo (yang akrab disapa Busok), menyebut bahwa penyidik tengah menelusuri indikasi adanya gratifikasi yang diterima secara sistematis dan berlapis. Fokus penyelidikan kini mengarah pada kemungkinan keterlibatan pejabat tinggi kementerian.
“Proses ini masih kami dalami. Apakah gratifikasi itu mengalir hingga ke level pimpinan tertinggi di Kemnaker, tentu akan kami klarifikasi,” ujar Busok seperti dikutip Jurnal Patroli News, Senin (9/6/2025).
Busok menambahkan, semua temuan hasil penggeledahan sebelumnya akan menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut terhadap para pejabat, termasuk kemungkinan pengungkapan keterlibatan tokoh penting yang menjabat sebagai menteri dalam periode tersebut.
“Dugaan ini tak berhenti pada satu atau dua orang saja. Kami akan buktikan dengan alat bukti yang sah dalam proses penyidikan. Praktik ini sudah berlangsung cukup lama,” tambahnya.
Menurut Busok, praktik dugaan korupsi di Kemnaker bukan fenomena baru. Ia mengungkapkan, indikasi awal menunjukkan aktivitas ilegal tersebut sudah berlangsung sejak 2012.
“Jadi ini bukan perkara yang baru muncul sejak 2019, tapi berdasarkan penyelidikan kami, praktiknya telah berjalan sejak 13 tahun silam,” ungkapnya.
Sebagai informasi, tiga menteri yang menjabat selama periode tersebut adalah: Muhaimin Iskandar (2009–2014), Hanif Dhakiri (2014–2019), dan Ida Fauziyah (2019–2024).
Sementara itu, KPK secara resmi mengumumkan penetapan delapan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). Berikut adalah para tersangka:
- Suhartono (SH) – Dirjen Binapenta dan PKK periode 2020–2023.
- Haryanto (HY) – Direktur PPTKA 2019–2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK 2024–2025.
- Wisnu Pramono (WP) – Direktur PPTKA 2017–2019.
- Devi Angraeni (DA) – Koordinator Uji Kelayakan PPTKA 2020–Juli 2024, kini menjabat Direktur PPTKA.
- Gatot Widiartono (GW) – Eks Kasubdit Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK serta Koordinator Analisis dan Pengendalian TKA 2021–2025.
- Putri Citra Wahyoe (PCW) – Staf Direktorat PPTKA 2019–2024.
- Jamal Shodiqin (JMS) – Staf Direktorat PPTKA.
- Alfa Eshad (ALF) – Staf Direktorat PPTKA.
Penyidikan terus berlanjut, dan KPK menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan seiring perkembangan bukti baru.
Komentar