JurnalPatroliNews – Manila — Perseteruan politik antara Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong‘ Marcos dan Wakil Presiden Sara Duterte semakin memanas. Pada Kamis (19/12/2024), tujuh pendeta Katolik yang berbasis di Manila secara resmi mengajukan tuntutan pemakzulan terhadap Duterte, menambah daftar panjang ketegangan politik yang telah mencoreng hubungan keduanya.
Duterte sebelumnya diprediksi akan menggantikan ayahnya, Rodrigo Duterte, sebagai presiden dalam pemilu 2022. Namun, ia mengundurkan diri dari pencalonan tersebut untuk mendukung Marcos dan akhirnya maju sebagai wakil presiden di bawah tiket yang sama. Sayangnya, hubungan kerja sama politik mereka kini berantakan menjelang pemilu paruh waktu tahun depan.
Kontroversi Pernyataan Duterte
Perselisihan ini mencuat ke publik bulan lalu ketika Duterte, dalam konferensi pers, mengklaim bahwa ia telah memerintahkan seseorang untuk membunuh Marcos jika dirinya dibunuh. Pernyataan itu memicu kehebohan, meskipun ia kemudian membantahnya dan menyebutnya sebagai bentuk kekhawatiran terhadap kegagalan pemerintahan Marcos.
Tuntutan Pemakzulan
Akibat berbagai kontroversi, Duterte kini menghadapi tiga tuntutan pemakzulan. Dua di antaranya diajukan oleh aktivis anti-korupsi, sementara tuntutan terbaru diajukan oleh kelompok pendeta Katolik pada Kamis. Para pendeta menuduh Duterte melakukan pengeluaran dana yang tidak wajar selama menjabat sebagai wakil presiden dan Menteri Pendidikan, serta merencanakan pembunuhan terhadap Marcos.
“Pemakzulan adalah langkah terakhir untuk melawan korupsi di jajaran pejabat tertinggi,” ungkap para pendeta dalam pernyataan mereka kepada AFP. “Ia tidak pantas terus menjabat sebagai Wakil Presiden.”
Proses dan Tantangan Pemakzulan
Pemakzulan di Filipina membutuhkan dukungan sepertiga anggota majelis rendah dan dua pertiga anggota majelis tinggi untuk diloloskan. Meski demikian, prospek keberhasilan pemakzulan Duterte masih belum jelas, mengingat dinamika politik di parlemen yang kerap dipengaruhi oleh aliansi kekuasaan.
Dampak pada Stabilitas Politik
Ketegangan antara Marcos dan Duterte telah menciptakan ketidakpastian politik di Filipina. Beberapa analis menilai konflik ini dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Sementara itu, kubu Duterte belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan pemakzulan terbaru ini. Namun, pengamat memperkirakan bahwa isu ini akan menjadi fokus utama dalam perdebatan politik menjelang pemilu paruh waktu mendatang.
Komentar