JurnalPatroliNews -Seoul – Situasi politik di Korea Selatan memanas setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengeluarkan deklarasi darurat militer untuk menindak “kekuatan anti-negara.” Keputusan kontroversial ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari anggota partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).
Deklarasi darurat militer yang diumumkan Selasa (3/12/2024) berlangsung singkat setelah parlemen, termasuk anggota PPP, dengan tegas menolak langkah tersebut. Presiden Yoon membatalkan keputusan itu hanya enam jam setelah pengumuman, namun kerusakan politik sudah terlanjur terjadi.
Partai oposisi utama, Partai Demokrat, merespons situasi ini dengan menjadwalkan pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu malam. Di sisi lain, polisi nasional mulai menyelidiki Yoon atas dugaan pemberontakan, menyusul laporan yang diajukan aktivis dan oposisi.
Pemimpin PPP, Han Dong-hoon, menyatakan pada Jumat (6/12/2024) bahwa bukti baru menunjukkan Yoon berencana menangkap sejumlah politisi dengan tuduhan sebagai bagian dari “kekuatan anti-negara.” Han, yang sebelumnya menolak gagasan pemakzulan, kini mengisyaratkan perlunya Presiden Yoon mundur demi melindungi negara.
“Saya awalnya menghindari mendukung pemakzulan untuk menghindari kekacauan, tetapi fakta baru ini menunjukkan bahwa Presiden Yoon harus segera ditangguhkan demi keselamatan rakyat dan negara,” ujar Han.
Namun, pernyataan ini tidak disertai seruan tegas untuk pemakzulan. Beberapa anggota PPP tetap skeptis terhadap langkah tersebut, mengingat trauma politik akibat pemakzulan mantan Presiden Park Geun-hye pada 2016.
Di sisi lain, Partai Demokrat meningkatkan tekanan. Ahn Gwi-ryeong, juru bicara partai tersebut, menegaskan bahwa rakyat Korea Selatan sudah secara moral memakzulkan Yoon. “Bagaimana bisa kita mempercayai seorang presiden yang mempermainkan kekuasaan seperti anak kecil? Kepemimpinan seperti ini tidak layak memimpin negara,” tegasnya.
Kejadian ini juga berdampak pada popularitas Yoon yang kini merosot ke angka terendah 13%, menurut survei Gallup Korea. Sementara itu, anggota parlemen oposisi terus berjaga untuk mencegah potensi deklarasi darurat militer berikutnya.. (Pnc*/Pnc)
Komentar