JurnalPatroliNews – Morowali – Kejadian tragis meledaknya tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali pada Minggu (24/12/23) yang menewaskan 13 pekerja mendapat sorotan keras dari Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Menurut Iqbal, tragedi ini disebabkan oleh praktik upah murah dan kelalaian dalam mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Dalam pernyataan tertulisnya, Said Iqbal mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta dari Kemnaker RI dan instansi terkait untuk segera turun ke lapangan dan menyelidiki penyebab sebenarnya. Iqbal menyoroti masalah K3 yang terus terulang dan menuntut penerapan sanksi berat serta penuntutan terhadap para pengusaha yang terlibat.
“Penerapan K3 harus dipastikan berjalan dan ada sanksi berat bagi yang melanggar,” tegas Said Iqbal.
Selain itu, Partai Buruh juga menyerukan agar pemerintah dan pengusaha memberikan santunan kepada keluarga korban, termasuk biaya pemakaman dan pendidikan anak-anak mereka. Iqbal menegaskan bahwa revisi UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu dilakukan segera karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, terutama terkait sanksi yang dinilai tidak memberikan efek jera.
Dalam tanggapannya, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), perusahaan yang menaungi kawasan lingkar industri Morowali, menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Media Relations Head PT IMIP, Dedy Kurniawan, menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi saat pekerja melakukan perbaikan dan pemasangan plat pada bagian tungku.
Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa ledakan terjadi karena adanya cairan pemicu ledakan di bagian bawah tungku. Kecelakaan ini juga dipengaruhi oleh banyaknya tabung oksigen di sekitar area yang ikut meledak. Api berhasil dipadamkan pada pukul 09.10 WITA, namun, 51 orang menjadi korban, dengan 13 di antaranya tewas.
PT IMIP berjanji akan menanggung seluruh biaya perawatan bagi korban dan memenuhi hak serta kewajiban mereka. Manajemen perusahaan sedang berkoordinasi untuk menangani berbagai aspek krisis, termasuk keamanan karyawan, klinik medis, dan penyediaan informasi kepada publik.
Sementara itu, KSPI terus mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan meninjau kembali regulasi terkait keselamatan kerja guna mencegah terjadinya tragedi serupa di masa depan.
Komentar