JurnalPatroliNews – Samarinda – Kementerian Sosial menargetkan pembangunan lima unit Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur dimulai tahun ini. Sekolah ini dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi warga miskin ekstrem di wilayah tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa kelayakan bangunan akan diputuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kami menunggu hasil verifikasi dari Kementerian PU. Setelah semua lokasi dinyatakan layak, saya akan melaporkan langsung ke Presiden agar pembangunan bisa diprioritaskan tahun ini,” ujar Gus Ipul saat kunjungan kerja di Samarinda, Sabtu (tanggal sesuai konteks berita).
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga mengecek SMAN 16 Samarinda, salah satu lokasi yang diusulkan sebagai Sekolah Rakyat, didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Kepala Sekolah SMAN 16, Abdul Rozak Fahrudin.
Untuk kebutuhan tenaga pendidik, pihak Kemensos akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi dari pemda setempat. Kurikulum Sekolah Rakyat saat ini juga tengah disusun dan akan segera difinalisasi.
Terkait calon siswa, Gus Ipul menyatakan bahwa proses pendaftaran akan dimulai setelah segala infrastruktur siap. Pemerintah akan membuat basis data penerima manfaat dan melakukan verifikasi langsung ke rumah masing-masing calon siswa, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
Secara nasional, sudah ada sekitar 280 permintaan pendirian Sekolah Rakyat dari berbagai wilayah. Bahkan, lebih dari 300 lahan telah diajukan, namun masih dalam proses validasi dokumen kepemilikan.
“Saat ini sekitar 100 bangunan sudah siap digunakan tahun ini, tinggal menunggu verifikasi akhir,” kata Gus Ipul. “Untuk Kaltim, kemungkinan pekan depan kita bisa tentukan lokasi pastinya.”
Biaya operasional sekolah, termasuk perlengkapan, seragam, fasilitas asrama, hingga makan tiga kali sehari, sepenuhnya dibiayai melalui APBN. Kementerian PUPR akan menangani pembangunan dan renovasi bangunan, sedangkan kebutuhan konsumsi akan didukung oleh BUMN.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kaltim, Achmad Rasyidi, menyebutkan bahwa lima titik usulan pembangunan tersebar di Kutai Kartanegara, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Berau.
“Khusus di Kutai Kartanegara, lahan milik provinsi seluas 8,7 hektare sudah siap dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu daftar siswa dari data Program Keluarga Harapan (PKH) dan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat persiapan pembangunan. Bahkan, untuk pengolahan lahan di Kutai Kartanegara, Pemprov telah mengalokasikan dana sebesar Rp20 miliar melalui Dinas PU Kaltim.
Komentar