JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini fokus mendorong pemanfaatan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan analisis perbandingan harga jual gas dari jargas dengan LPG non-subsidi. Dari hasil analisis tersebut, gas jargas berpotensi lebih murah dibandingkan dengan harga LPG non-subsidi.
“Kami sudah melakukan analisis. Berdasarkan harga gas saat ini, jargas lebih mahal dari LPG bersubsidi 3 kg, namun lebih murah dari LPG komersial (non-subsidi),” ungkap Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Meskipun begitu, dengan harga gas di hulu sebesar US$ 4,72 per MMBTU, biaya jargas masih berada di atas harga jual LPG bersubsidi per kilogramnya. “Dengan harga US$ 4,72 per MMBTU yang berlaku sekarang, harga jargas masih lebih tinggi dibandingkan LPG bersubsidi per kilogram,” tambahnya.
Oleh karena itu, pemerintah tengah mengkaji berbagai skema agar harga gas jargas bisa lebih kompetitif, terutama bagi konsumen LPG bersubsidi.
“Kami sedang menghitung opsi subsidi yang dapat diberikan. Apakah subsidi akan diarahkan ke LPG, atau ke gas hulu untuk jargas, sehingga penerimaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tetap stabil,” jelas Dadan.
Komentar