JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah mengonfirmasi bahwa utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun pada tahun 2025 tidak akan mempengaruhi program makan bergizi gratis dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, usai menghadiri acara The Global Dialogue On Sustainable Ocean Development di Sanur, Bali, pada Jumat (5/7).
Luhut menyatakan bahwa model ekonomi yang dirancang oleh pemerintah menunjukkan tidak adanya masalah pendanaan dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, program utama Presiden terpilih Prabowo Subianto serta proyek pembangunan IKN dipastikan tidak akan terganggu oleh utang tersebut.
“Saya sudah berkali-kali sampaikan hasil model ekonomi yang dibuat, dan saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, pembayaran utang pemerintah saat ini berjalan dengan baik dan masyarakat tidak perlu khawatir. “Soal pembayaran utang, semua berjalan baik kok. Rasio utang terhadap PDB kita masih bagus, nggak ada yang perlu dirisaukan. Kita jauh lebih bagus dari banyak negara,” katanya.
Luhut juga memberikan apresiasi terhadap program makan bergizi gratis, menyebut banyak negara telah melaksanakan program serupa. “Saya pikir itu program yang bagus sekali karena sudah ada di 193 negara. Ini akan membantu rakyat kita dan dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut, jadi tidak ada yang aneh,” tambahnya.
Sebagai informasi, pada masa kepemimpinan Prabowo nanti, pemerintah diproyeksikan harus menanggung utang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun setiap tahunnya pada 2025-2027 untuk membayar utang sebesar Rp3.749 triliun pada periode 2025-2029.
Komentar