JurnalPatroliNews – Jakarta – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah penegakan hukum di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin terlihat progresif.
Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadi pada Kamis, 3 Juli 2025, Mahfud menilai bahwa meskipun masih ada tantangan politis yang menghambat, kinerja aparat hukum seperti Kejaksaan Agung layak mendapat pujian.
“Kalau dilihat secara objektif, upaya pemberantasan korupsi saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Ada lebih dari 16 kasus di level nasional yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung, belum termasuk perkara yang ditangani oleh KPK maupun penegak hukum di daerah,” jelas Mahfud.
Ia menyoroti beberapa perkara besar yang mencuat ke permukaan setelah Presiden Prabowo resmi menjabat sejak 20 Oktober 2024. Di antaranya, kasus korupsi Zarof Ricar, skandal impor gula yang menyeret nama Thomas Lembong, kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kementerian Kominfo, serta dugaan penyimpangan dana CSR milik Bank Indonesia.
Selain itu, Mahfud juga menyinggung sejumlah kasus lain, seperti dugaan korupsi di Ditjen Anggaran Kemenkeu, kasus Jiwasraya, penyelewengan di Pertamina Patra Niaga, serta keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku. Ia juga menyebut skandal kredit bermasalah di LPEI dan PT Sritex, hingga pengadaan Chromebook saat Nadiem Makarim menjabat Mendikbudristek.
Tak hanya itu, Mahfud juga menambahkan dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Sugar Group Companies, penyimpangan dalam distribusi kuota haji, serta kasus suap dalam ekspor CPO sebagai bagian dari rentetan penegakan hukum yang menonjol.
“Memang masih ada hambatan politik yang cukup kuat, tapi langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini menurut saya layak diapresiasi,” ujarnya menegaskan.
Ia berharap, capaian yang sudah ada tidak berhenti di sini dan bisa terus ditingkatkan. Menurutnya, konsistensi dalam menegakkan hukum dan melawan korupsi merupakan langkah penting menuju perbaikan sistem hukum nasional secara menyeluruh.
Komentar