JurnalPatroliNews – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, buka suara terkait keterlibatan personel TNI dalam mengamankan kantor-kantor kejaksaan. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan ketidaknormalan yang bisa menandakan gejolak mendalam di tubuh lembaga penegak hukum.
“Ini bukan sesuatu yang lazim terjadi. Bisa jadi ini menggambarkan konflik internal, baik di lingkungan kejaksaan maupun TNI, atau bahkan antara kejaksaan dan kepolisian,” ungkap Mahfud dalam pernyataannya melalui kanal YouTube, Jumat, 16 Mei 2025.
Mahfud mengaku, sejak masa jabatannya sebagai Menko Polhukam, ia sudah mengamati adanya ketegangan antara Polri dan Kejaksaan. Ia menyebut, dirinya bahkan tidak bisa mempertemukan Jaksa Agung dan Kapolri dalam satu rapat yang sama.
“Biasanya mereka bersedia hadir, tapi selalu meminta jadwal berbeda. Tidak pernah dalam satu forum,” kata Mahfud menegaskan.
Ketegangan tersebut, menurut Mahfud, justru semakin terasa pasca terbentuknya pemerintahan baru. Ia melihat lembaga-lembaga penegak hukum tidak lagi menunjukkan koordinasi yang solid, malah terkesan saling lempar tanggung jawab, khususnya dalam menangani perkara besar.
Sebagai contoh, Mahfud menyebut penanganan kasus judi online yang hingga kini masih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah kasus besar yang tertahan di kepolisian dan tak kunjung diproses ke kejaksaan.
“Kelihatannya pemerintah sudah memahami betapa serius persoalan ini,” ujarnya.
Mahfud pun memperingatkan bahwa kondisi ini tak bisa terus dibiarkan. Ia menyerukan langkah perbaikan segera agar keretakan antar lembaga penegak hukum tidak makin melebar.
“Situasi ini harus dibenahi segera, karena yang dipertaruhkan adalah nasib bangsa,” tutup mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Komentar