JurnalPatroliNews – Larangan berziarah di masa lebaran dan izin pembukaan tempat wisata diakui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai kebijakan yang masih debatable.
Namun demikian, masyarakat sepatutnya menghormati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah demi meminimalisir penyebaran Covid-19.
“Menyangkut prokes, kita harus menghargai dan menghormati. Memang debatable, mal terbuka sementara kuburan (ditutup), tinggal cara pandangnya ya,” ucap Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (16/5).
Kebijakan pemerintah guna menekan penyebaran pandemi Covid-19 seperti mudik, juga kerap dilanggar masyarakat. Namun, dia berpandangan hal tersebut sebagai bentuk usaha pemerintah melakukan penanganan Covid-19.
“Misalkan mudik, enggak mungkin total dilarang juga, paling tidak ada usaha pengurangan. Ini adalah ikhtiar untuk mengurangi kondisi yang semakin berat dalam masa pendem ini,” katanya.
Menurutnya, penutupan TPU dan membuka tempat wisata dan pusat perbelanjaan sah-sah saja.
“Saya pikir oke oke saja, kita enggak bisa menghidupkan suara masyarakat total seluruhnya. Pada waktunya kan ada keseimbangan masalah ekonomi, menyangkut hak-hak rakyat, menyangkut budaya tentang ziarah kubur, ya mungkin nanti ziarah (baiknya dilakukan) setelah tanggal 17 besok,” katanya.
“Saya pikir baik-baik saja, itu sudah bagus, tinggal harus dihadapi masyarakat dengan baik, ada timbal balik yang sulit dijelaskan,” tandasnya.
(rmol)
Komentar