JurnalPatroliNews – Jakarta, – Presiden Joko Widodo akhirnya mampu menyelesaikan proyek Sodetan Kali Ciliwung yang sempat mangkrak selama 6 tahun. Proyek tersebut diharapkan bisa berkontribusi untuk mengurangi banjir di DKI Jakarta.
Saat berpidato, Jokowi menyebut proyek ini sudah dikerjakan selama bertahun-tahun. Kalau ditotal hampir 11 tahun.
“Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun sudah hampir 11 tahun, dan hari ini Alhamdulillah selesai,” ungkap Jokowi di lokasi, Senin kemarin seperti dikutip Selasa (1/8/2023).
Proyek Sodetan Kali Ciliwung menurut Jokowi mampu berkontribusi menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta. Sebelumnya pemerintah juga sudah membangun 2 bendungan di Bogor, Jawa Barat yaitu Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi hingga melakukan normalisasi Kali Ciliwung.
“Ini bisa menyelesaikan paling tidak 6 Kelurahan gak banjir lagi dan dengan selesainya sodetan Ciliwung ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, baik tadi yang Bendungan Ciawi, Sukamahi, sedotan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, Banjir Kanal Timur bisa menyelesaikan baru kira-kira 62% dari persoalan banjir yang di Jakarta artinya masih ada PR 38% ini harus dikerjakan bersama-sama oleh Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta,” tuturnya.
Pada kesempatan berikutnya, Jokowi lagi-lagi menyebut proyek Sodetan Kali Ciliwung dikerjakan hampir 11 tahun dengan menghabiskan dana hingga Rp 1,150 triliun. Ke depan, pemerintah juga akan fokus melakukan normalisasi Kali Ciliwung hingga permasalahan banjir rob di Utara Jakarta.
“Sudah dikerjakan kira kira 11 tahun yang lalu. Menghabiskan biaya 1 triliun 150 miliar rupiah, sepanjang 1,2 km, dua terowongan dan bisa mengurangi banjir di 6 kelurahan tapi baru 62%, masih 38% yang harus dikerjakan. Normalisasi Sungai Ciliwung harus segera rampung dari 33 km yang ada baru selesai 16 km, sehingga masih tersisa 17 km.
“Ini saya minta Menteri PU, Pak Gubernur bersama-sama untuk selesaikan ini termasuk penanganan di 12 sungai yang mengalir melintasi DKI Jakarta juga harus dinormalisasi,” sebutnya.
Sekadar informasi, menurut data Kementerian PUPR, proyek Sodetan Kali Ciliwung dimulai pengerjaannya pada Senin, 23 Desember 2013 oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto di lokasi eks Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur di Kampung Melayu. Jokowi saat itu hadir sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Konstruksi sodetan Ciliwung berupa dua jalur pipa dengan diameter masing-masing 3,5 meter untuk mengalirkan air menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang. Pada tahun 2015, pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung telah tuntas sepanjang 550 meter. Kemudian setelah itu harus terhenti atau mengkrak karena terganjal pembebasan lahan.
Mengulik ke belakang, pembangunan Sodetan Kali Ciliwung pernah ditolak warga Bidara Cina, Jakarta Timur yang terkena dampak. Itu terjadi pada 2015 saat Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok menggantikan Jokowi yang menjadi Presiden RI sejak 20 Oktober 2014.
Penolakan warga Bidara Cina pun berlanjut pada 2016. Warga menggugat Ahok ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Isinya Ahok harus mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT.
Mengutip website Pemprov DKI Jakarta, dalam SK Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015 disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet Sodetan Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi. Padahal, dalam SK Nomor 81 Tahun 2014 tertanggal 16 Januari 2014 menyatakan luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.095,94 meter persegi.
Komentar