JurnalPatroliNews – Jakarta – Megawati Soekarnoputri akan kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kongres partai yang direncanakan berlangsung tahun 2025. Keputusan ini dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas internal partai berlambang banteng tersebut.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa penegasan Megawati sebagai pemimpin PDIP bukan semata soal regenerasi atau prestise, melainkan bagian dari strategi menghalau munculnya kubu-kubu yang berseberangan di tubuh partai.
“Faksi-faksi internal yang berpotensi tumbuh dan mendapat dukungan dari pihak luar bisa saja mencoba mendesak perubahan arah partai jika kursi ketua umum berpindah tangan,” kata Jamiluddin kepada awak media pada Minggu, 11 Mei 2025.
Menurutnya, pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyebut kongres hanya tinggal “mengukuhkan Megawati” memiliki makna strategis. Itu adalah sinyal kuat bahwa jalur bagi kandidat lain menuju kursi ketua umum telah ditutup rapat.
“Ini adalah bentuk pengamanan posisi sekaligus penegasan bahwa tidak ada ruang kompromi dalam kepemimpinan PDIP,” ujar Jamiluddin.
Ia juga mengungkap bahwa ketegangan internal partai sudah mulai terasa sejak Presiden Joko Widodo secara terbuka memilih Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Keputusan itu dinilai sebagai titik balik relasi Jokowi dengan PDIP, dan memperkuat dugaan adanya dinamika internal yang belum sepenuhnya mereda.
Bahkan Megawati sendiri, lanjutnya, telah mengakui bahwa partai tengah menghadapi tekanan dan “goyangan” dari luar. Isu adanya campur tangan eksternal yang mencoba merusak soliditas PDIP juga mencuat menjelang kongres, meski belum ada kejelasan jadwal pasti pelaksanaannya.
“Partai sadar betul ada kekuatan di luar yang sedang mencari celah untuk masuk dan memengaruhi arah partai. Maka peneguhan Megawati sebagai Ketua Umum adalah bentuk perlawanan terhadap potensi infiltrasi itu,” pungkas Jamiluddin.
Komentar