JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti urgensi penguatan infrastruktur militer demi mendukung peningkatan kapabilitas TNI secara menyeluruh.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Rabu (30/4/2025), Sjafrie menekankan perlunya pembangunan fasilitas mandiri untuk tiap matra TNI: Darat, Laut, dan Udara.
Menurutnya, setiap matra memerlukan basis operasional yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk Angkatan Darat, misalnya, dibutuhkan pangkalan lengkap yang dapat menunjang aktivitas latihan dan tempat tinggal prajurit beserta keluarganya.
“Kita perlu lahan yang memadai agar bisa membangun pangkalan sebagai pusat kegiatan, latihan, hingga pemukiman prajurit. Kalau lahan milik kita tak cukup, kita akan ajukan permintaan ke Menteri ATR/BPN,” jelasnya.
Sementara untuk TNI Angkatan Laut, Sjafrie menyoroti pentingnya pembangunan dermaga sendiri yang dapat menampung kapal-kapal militer. Ia menekankan dermaga ini harus dirancang dengan pertimbangan taktis dan strategis, bukan sekadar lokasi bersandar.
“Sudah saatnya kita punya dermaga milik sendiri, bukan bergantung pada instansi lain. Kita juga berencana kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung hal ini,” tegasnya.
Pada aspek kekuatan udara, Sjafrie menyatakan perlunya memperluas jaringan pangkalan udara agar bisa menampung alutsista baru. Dengan bertambahnya jumlah pesawat, fasilitas yang memadai menjadi keharusan.
“Pertumbuhan armada udara harus diimbangi dengan penambahan pangkalan. Kita butuh lahan untuk membangunnya,” katanya.
Menhan juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh aset negara yang saat ini dimiliki tetap dipertahankan untuk kepentingan pertahanan. Contohnya, area eks Bandara Polonia akan tetap dimanfaatkan untuk TNI dan bukan dialihkan ke sektor komersial.
“Kita tidak akan ubah aset strategis jadi area bisnis. Fokusnya tetap untuk kebutuhan pertahanan,” tambah Sjafrie.
Ia juga menyinggung persoalan sengketa penggunaan lahan dengan pihak Angkasa Pura, yang menurutnya kerap mengesampingkan kepentingan strategis pertahanan demi kepentingan komersial.
“Perlu ada keberpihakan terhadap kepentingan negara. Lahan-lahan di sekitar pangkalan udara semestinya kembali difungsikan demi kebutuhan militer, bukan untuk kepentingan bisnis semata,” pungkasnya.
Sjafrie pun menutup dengan meminta dukungan penuh dari DPR agar proses pembangunan dan penguatan TNI ini berjalan tanpa hambatan.
Komentar