Nakmun demikian, saat ini tidak kurang dari 60% dari pelaku UMKM di Tanah Air adalah perempuan. Dimana sebagian besar di antaranya adalah Usaha Mikro.
“Di sinilah peran IWAPI yang sangat diharapkan bagaimana agar IWAPI sebagai perhimpunan dari para pengusaha perempuan dapat ambil bagian untuk menarik sebanyak-banyak pelaku usaha mikro masuk ke dalam inisiatif kemitraan rantai pasoknya,” kata Menteri Teten.
Untuk itu, MenKopUKM mengatakan pihaknya telah membuat sejumlah piloting pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) sebagai intervensi negara untuk memastikan agar pelaku UMKM terkonsolidasi ke koperasi dan usahanya menjadi berskala ekonomi.
“RPB kita gunakan untuk mendekatkan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) agar mendapatkan akses inovasi dan teknologi sehingga mereka dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi. Sekaligus menjadi kekuatan dari pelaku UMK untuk terhubung ke dalam rantai pasok industri atau terhubung dengan pasar lokal dan global,” kata Menteri Teten.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan afirmasi untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM, termasuk perempuan untuk memperluas kapasitas usahanya dan naik kelas. Ini tertuang di dalam PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku UMKM dan koperasi.
“Beberapa terobosannya adalah 40% belanja pemerintah untuk beli produk UMKM; 30% infrastruktur publik untuk berjualan produk UMKM dan harga sewanya 30% di bawah harga normal. Selain itu, adanya kemudahan untuk pembiayaan dan kemitraan,” kata MenKopUKM.
Komentar