Kala itu, ia mengatakan, program penanganan kemiskinan selama ini yang sudah menghabiskan anggaran Rp 500 triliun, hanya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan 0,6%. “Bapak Presiden kan punya prioritas, salah satunya penurunan angka kemiskinan. Tapi ini anggaran hampir Rp 500 triliunan, kemarin kemiskinan yang ditargetkan Bapak Presiden ini masih mampu menurunkan hanya 0,6%,” kata Anas saat ditemui di kantornya saat itu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan jumlah penduduk miskin yang disampaikan Anas ini pada periode Maret 2022. Pada bulan itu, jumlah penduduk miskin yang terdata sebanyak 26,16 juta orang atau setara 9,54% dari total penduduk, dan porsinya turun 0,6% poin dari posisi Maret 2021.
Anas menganggap, minimnya penurunan tingkat kemiskinan ini dipicu tata kelola penganggaran program pengentasan yang tidak langsung fokus pada permasalahan. Melainkan kebanyakan untuk program sejenis seminar-seminar di hotel belaka. “Karena kita lihat tata kelola anggarannya tidak fokus langsung bagaimana anggarannya menurunkan kemiskinan. Sebagian masih sibuk diperjalanan dinas, studi banding kemiskinan, seminar kemiskinan,” ujarnya.
Dengan catatan ini, Anas menegaskan, pemerintah akan melarang pengadaan program-program sejenis itu, khususnya dalam aspek penanganan permasalahan kemiskinan. “Ini ke depan tentu tidak boleh lagi seminar di hotel tentang kemiskinan, anggarannya kalau perlu fokus ke tempat itu, termasuk grant-grant, anggaran bantuan dari pemerintah, kita berharap ke depan tata kelolanya kita perbaiki sehingga dampak dari bantuan dan penanganan kemiskinan ini bisa jauh lebih terukur dan lebih besar hasilnya,” kata Anas.
Komentar