JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan dugaan adanya intervensi pihak asing dalam sengketa tambang nikel yang sedang mengemuka di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Menurutnya, polemik ini bisa menjadi bagian dari upaya sistematis untuk menggagalkan agenda besar hilirisasi industri yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia.
Bahlil menyampaikan bahwa hilirisasi adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, dan bukan tidak mungkin ada pihak luar yang merasa dirugikan dengan kemajuan itu. “Ada kekuatan asing yang tampaknya kurang suka dengan langkah-langkah hilirisasi kita,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/6), dikutip dari Antara.
Salah satu contoh, kata Bahlil, adalah kisruh tambang nikel di Pulau GAG, yang lokasinya sejatinya berada cukup jauh dari kawasan pariwisata utama Raja Ampat—sekitar 30 hingga 40 kilometer dari Pulau Paiynemo. Namun, narasi yang berkembang di publik justru menyebutkan aktivitas tambang berada langsung di area wisata, yang menurut Bahlil menyesatkan.
Untuk meluruskan informasi yang beredar, Kementerian ESDM akan segera melakukan inspeksi langsung ke Pulau GAG. Sembari menunggu hasil verifikasi di lapangan, operasional tambang PT GAG Nikel pun telah dihentikan sementara.
“Kami ingin kejelasan yang objektif. Supaya tidak menimbulkan simpang siur, Dirjen Minerba sudah menetapkan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional IUP PT GAG,” tegas Bahlil.
Kontroversi ini mencuat setelah Greenpeace menggelar aksi protes dalam Konferensi Mineral Kritis Indonesia 2025 yang berlangsung di Jakarta. Dalam aksi tersebut, mereka mengangkat spanduk penolakan terhadap eksploitasi nikel di tanah Papua, dengan menyoroti potensi dampaknya terhadap kawasan konservasi dan pariwisata Raja Ampat.
Komentar