JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, angkat bicara soal gangguan yang ditimbulkan oleh aksi premanisme di proyek pembangunan pabrik mobil listrik BYD asal Tiongkok di kawasan industri Subang, Jawa Barat.
Rosan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait tindakan ormas yang dinilai mengganggu proyek tersebut. Menyikapi hal itu, ia langsung berkoordinasi dengan Kapolri serta pemerintah daerah setempat guna memastikan keamanan dan kelancaran proyek strategis itu.
“Karena aksi-aksi semacam ini berdampak negatif terhadap iklim investasi. Maka dari itu kami terus melakukan pemantauan secara intensif,” jelas Rosan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (29/4/2025).
Ia menambahkan, pemerintah telah menginstruksikan agar semua laporan terkait ancaman terhadap investasi dilaporkan segera ke aparat, mulai dari Kapolri hingga Kapolsek. “Kami pastikan hal ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Sebagai informasi, nilai investasi pabrik BYD di Subang ini mencapai sekitar Rp15 triliun atau setara US$1 miliar. Presiden Direktur BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menyebut bahwa pembangunan pabrik ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun.
“Sejauh ini pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pabrik ini pada akhir tahun 2025,” ujar Zhao dalam acara media gathering yang digelar awal tahun ini.
Pabrik tersebut berlokasi di kawasan industri Subang, dengan kapasitas produksi mencapai 150.000 unit kendaraan listrik (EV) per tahun. Selain memenuhi pasar domestik, BYD juga menargetkan Indonesia sebagai basis ekspor ke berbagai negara.
“Pada awal tahun ini, tim dari BKPM sempat mengunjungi lokasi proyek kami. Mereka cukup puas dengan progresnya. Kami juga menerima kedatangan Pak Rosan di kantor pusat BYD di Tiongkok sebagai bagian dari upaya menjaga kepatuhan terhadap semua kebijakan pemerintah,” tambah Eagle Zhao.
Komentar