JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi, secara resmi membuka Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang diselenggarakan secara serentak di seluruh desa se-Provinsi Bengkulu pada Rabu (23/04).
Acara yang dilangsungkan secara daring ini menjadi langkah awal pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel), sebagai sarana penguatan ekonomi masyarakat desa.
Dalam sambutannya, Budi Arie menekankan bahwa Musdesus ini bukanlah seremoni kosong, melainkan pondasi penting untuk membentuk koperasi desa yang aktif, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia berharap 1.341 desa yang ikut serta tidak hanya sekadar menjalankan proses administratif, tetapi benar-benar mewujudkan koperasi yang nyata beroperasi di lapangan.
“Kita tidak ingin koperasi hanya menjadi formalitas tanpa kegiatan riil. Koperasi yang lahir dari Musdesus harus memberikan manfaat langsung bagi warga,” ujarnya tegas.
Ia menjelaskan, hadirnya Kopdes/Kel Merah Putih ditujukan untuk menghapus peran tengkulak, praktik pinjaman berbunga tinggi, serta tekanan dari sistem ekonomi yang tidak adil di tingkat desa. Koperasi ini diharapkan menjadi ujung tombak distribusi dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat desa.
“Melalui Kopdes ini, desa bisa mengatasi rantai distribusi yang panjang, keterbatasan akses permodalan, dan eksploitasi harga oleh pihak ketiga,” jelas Budi.
Menurutnya, koperasi desa yang dikelola secara profesional dengan prinsip ekonomi kerakyatan akan mempercepat lahirnya kekuatan ekonomi baru dari desa-desa. Ia bahkan menyebut bahwa inisiatif ini bisa menjadi solusi konkret untuk menekan angka kemiskinan ekstrem yang masih menghantui banyak wilayah.
“Dengan gotong royong dan kolaborasi yang solid, saya percaya Kopdes Merah Putih akan menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional dari akar rumput,” imbuhnya.
Selain sebagai penggerak ekonomi, Musdesus juga menjadi simbol kedaulatan desa dalam menentukan arah pembangunan lokalnya secara demokratis. Ia mengajak seluruh pihak untuk memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai panduan teknis dan operasional yang telah disusun pemerintah.
“Saya harap proses ini menjadi titik balik ekonomi desa di Bengkulu agar lebih berdaya dan mandiri,” tambah Budi.
Hal senada juga diutarakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto. Ia menyampaikan optimismenya bahwa Provinsi Bengkulu dapat menjadi pelopor dalam memanfaatkan Kopdes sebagai jawaban atas tantangan sosial ekonomi di desa.
Yandri juga mengapresiasi komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendorong percepatan program ini. Ia meyakini bahwa lewat sinergi yang baik, koperasi ini bisa memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, turut menyampaikan dukungannya dengan menerapkan sejumlah kebijakan strategis, seperti pemberian satu unit ambulans untuk setiap desa guna mendukung unit usaha kesehatan yang akan dikelola oleh Kopdes.
“Selain itu, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar dari APBD untuk pelatihan, pendampingan hukum, dan peningkatan kapasitas pengelola dana desa,” terang Helmi.
Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu dapat melonjak dari yang saat ini berada di bawah 5 persen menjadi 8 persen melalui peran aktif koperasi desa.
“Jika koperasi ini dikelola dengan tulus dan serius, maka dia akan jadi garda terdepan dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Komentar