Jenderal Agus menambahkan bahwa struktur satuan siber TNI nantinya akan berbeda dari matra lainnya. Sebagian besar personelnya akan berasal dari masyarakat sipil atau aparatur sipil negara yang memiliki keahlian khusus dalam keamanan siber dan teknologi informasi. “Mereka yang sudah punya keahlian di bidang siber akan lebih mudah beradaptasi dibandingkan melatih personel militer dari nol,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan ini, TNI juga akan mengembangkan kurikulum khusus bagi warga sipil yang direkrut menjadi tentara siber. “Kami akan menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan keahlian mereka. Sehingga, ketika dilantik, mereka sudah memiliki keterampilan siber yang matang,” tambah Jenderal Agus.
Kebijakan ini juga merupakan respons terhadap insiden peretasan data Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebagai langkah antisipasi, TNI kini tengah mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur siber yang dimiliki guna mencegah ancaman serupa di masa depan.
Melalui kebijakan ini, TNI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan siber nasional serta meningkatkan daya saing teknologi informasi guna menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.
Komentar