JurnalPatroliNews – Jakarta – Aksi unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5/2025), sempat diwarnai kehadiran singkat salah satu pejabat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sekitar pukul 14.00 WIB, berdasarkan pantauan langsung di lokasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, tampak muncul dari balik barikade pengamanan. Namun kehadirannya hanya berlangsung singkat, sekitar dua menit, tanpa memberikan pernyataan atau tanggapan kepada massa pengunjuk rasa.
Setelah berdiri sejenak di balik pembatas, Ahmad Yani segera meninggalkan lokasi aksi. Tindakan itu memicu reaksi dari para pendemo yang meneriakkan keluhan dan tuntutan mereka dengan lebih lantang. Empat aliansi pengemudi ojol yang tergabung dalam aksi tersebut pun saling menyahut, menyuarakan aspirasi kolektif mereka.
Hingga berita ini diturunkan, orasi dan nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya masih berkumandang dari arah massa aksi. Beberapa perwakilan terus bergantian menyampaikan tuntutan mereka dari atas mobil komando.
Berikut adalah lima poin utama yang menjadi tuntutan para pengemudi ojol:
- Presiden dan Menteri Perhubungan diminta menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak aplikator yang dianggap melanggar regulasi seperti Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.
- DPR RI Komisi V diminta segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan perusahaan aplikator.
- Pemotongan biaya layanan aplikator diminta dibatasi maksimal 10%.
- Penyesuaian tarif penumpang, termasuk penghapusan sistem aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dianggap merugikan driver.
- Penetapan tarif layanan pengantaran makanan dan barang, dengan melibatkan asosiasi ojol, regulator, aplikator, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Komentar