Selain kebijakan pemangkasan tenaga kerja, pemerintahan Trump juga membuat langkah kontroversial dengan mengganti sejumlah perwira tinggi militer, termasuk Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Charles Q. Brown Jr. Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan legislator dan veteran militer yang mengkhawatirkan potensi politisasi dalam tubuh militer serta dampaknya terhadap netralitas dan profesionalisme angkatan bersenjata.
Di sisi lain, kebijakan DOGE terus mendapat sorotan. Beberapa ahli hukum menilai bahwa tindakan ini melampaui batas wewenang eksekutif dan berpotensi melanggar Konstitusi, terutama dalam hal pembubaran lembaga yang dibentuk oleh Kongres tanpa persetujuan legislatif. Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait konflik kepentingan mengingat keterlibatan Musk dalam berbagai perusahaan yang memiliki kontrak dengan pemerintah.
Di luar sektor pertahanan, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mengumumkan akan mengaktifkan kembali dua kontrak penelitian yang sebelumnya dibatalkan. Kontrak tersebut bertujuan untuk meneliti tingkat kanker di kalangan pekerja tanggap darurat, setelah mendapat tekanan dari anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik.
Menurut survei Reuters, mayoritas warga Amerika Serikat merasa khawatir bahwa kebijakan pemangkasan yang dilakukan oleh Musk atas arahan Trump dapat berdampak pada terganggunya layanan publik. Ketidakpastian mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan ini terus menjadi perdebatan di berbagai kalangan, termasuk di dalam pemerintahan sendiri.
Komentar