JurnalPatroliNews – Jakarta,- Pengamat politik, Samuel F. Silaen, menyampaikan pandangannya terkait proses pembentukan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto periode 2024-2029. Menurutnya, hingga saat ini banyak kandidat yang telah dipanggil untuk mengisi posisi dalam kabinet, namun kepastian siapa saja yang akan terpilih baru akan diumumkan setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024.
“Nama-nama yang sudah menghadap ke Kertanegara cukup banyak, sehingga banyak pihak menduga bahwa kabinet Prabowo akan sangat gemuk. Tampaknya ada pembagian kekuasaan secara vulgar kepada elite politik yang mendukung kemenangan dalam Pilpres 2024,” ujar Silaen dalam keterangan kepada JurnalPatroliNews, Kamis (17/10/24).
Silaen memperingatkan, bahwa kabinet yang besar tersebut akan menjadi beban bagi negara, mengingat semua jabatan harus dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang saat ini dalam kondisi defisit.
“Sementara APBN sedang boncos, tapi penguasa tampaknya tidak peduli. Sebab yang menanggung beban APBN itu bukan elite atau pejabat, melainkan rakyat,” tambahnya.
Mantan fungsionaris DPP KNPI itu menyoroti bagaimana rakyat akan menjadi sasaran kebijakan fiskal pemerintah melalui peningkatan pajak.
“Rakyat yang akan dikejar-kejar lewat paket pajak yang sadis dan tidak berprikemanusiaan. Ini karena 82,4% dari penerimaan negara berasal dari pajak. Artinya, rakyat Indonesia menjadi ‘sapi perah’ yang diperas melalui kenaikan harga bahan pokok dan pajak lainnya,” jelas Silaen.
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang terus menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak restoran, dan berbagai bentuk pajak lainnya yang membebani rakyat.
“Pemerintah tampaknya menganggap pajak rakyat sebagai solusi mudah untuk menggaji karyawan pemerintah dari pusat hingga daerah,” kritik alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu.
Silaen memperingatkan bahwa kebijakan ini sangat memberatkan bagi pekerja sektor swasta yang sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Gaji karyawan swasta hampir tidak mencukupi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin menggila. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak terkendali, di mana biaya produksi meningkat, sehingga harga jual ikut naik,” ujarnya.
Menurut Silaen, pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan berat, dan bayang-bayang pemerintahan Jokowi akan terus menghantui kabinet yang baru.
“Goncangan sedikit dari luar negeri bisa menyebabkan keruntuhan di dalam negeri, sementara oligarki terus berkolusi dengan pejabat untuk merampok kekayaan bangsa,” pungkasnya.
Komentar